Warga Sungai Penuh kini semakin vokal dalam menanggapi dinamika Pemilihan Walikota (Pilwako) 2024. Masyarakat setempat menegaskan sikap tegas mereka untuk tidak memilih calon yang mereka anggap sebagai "calon boneka," yang hanya bertindak atas kepentingan pihak tertentu dan bukan untuk kepentingan rakyat.
Seruan ini muncul setelah adanya dugaan praktik politik yang merugikan, termasuk keterlibatan tokoh-tokoh tertentu dalam mendanai kampanye kandidat dengan cara-cara yang mencurigakan. Salah satu isu yang mencuat adalah dugaan bahwa Antonius Despinola (Anton), mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sungai Penuh, menjadi sumber dana utama bagi kampanye sepupunya, Alfin, SH, calon Walikota nomor urut 1. Anton disebut-sebut menggunakan kekuasaannya untuk mendanai kampanye Alfin melalui cara-cara yang tidak sah, bahkan mengancam pejabat dan masyarakat untuk mendukung sepupunya.
Tindak tanduk yang mencurigakan ini memicu keprihatinan luas di kalangan masyarakat Sungai Penuh. Banyak yang merasa bahwa Pilwako kali ini bisa terjebak dalam praktik politik uang dan manipulasi kekuasaan yang merusak prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi. Sejumlah warga mengungkapkan bahwa mereka tidak ingin memilih calon yang dianggap hanya menjadi "boneka" dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi, yang akan lebih mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan masyarakat luas.
"Kami ingin Walikota yang memiliki integritas, bukan orang yang hanya dipakai oleh pihak tertentu untuk kepentingan mereka. Kami butuh pemimpin yang benar-benar peduli dengan nasib rakyat, bukan yang dikendalikan oleh kepentingan pribadi atau kelompok," ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Seruan ini semakin menguat setelah munculnya informasi terkait dugaan pemerasan yang melibatkan Anton saat menjabat sebagai Kajari Sungai Penuh, di mana sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kerinci dilaporkan diperas hingga mencapai Rp 250 juta per orang. Uang yang diduga didapatkan dari pemerasan tersebut kabarnya digunakan untuk mendanai kampanye Alfin. Praktik semacam ini semakin memperburuk citra Pilwako Sungai Penuh dan memicu kekecewaan masyarakat yang menginginkan pemilihan yang bersih dari korupsi dan manipulasi.
Penyelidikan terkait dugaan korupsi dan praktik ilegal lainnya masih berlangsung. Pihak kepolisian dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sungai Penuh berjanji untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan bahwa Pemilihan Walikota 2024 berjalan dengan adil dan transparan.
Warga Sungai Penuh berharap agar kasus ini tidak hanya menjadi sorotan, tetapi juga menjadi momentum untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik, di mana pemimpin yang terpilih benar-benar berasal dari kehendak rakyat dan bukan hasil manipulasi politik atau kekuasaan. Mereka menegaskan, "Kami ingin pemimpin yang berani, jujur, dan tidak takut untuk mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan yang hanya menjadi boneka dalam permainan politik."